Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia
dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan
melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan
perundang-undangan. Berdasarakan dari hasil penilitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat
menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset
digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga
berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu,
perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik
aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai
jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum,
dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang
diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan
dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset
digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan
perlindungan hukum bagi pengguna NFT